GENDER EQUALITY OF BALINESE WOMEN AS A MANIFESTATION OF EQUALITY CITIZENS

I Putu Windu Mertha Sujana; Camellia

Authors

I Putu Windu Mertha Sujana Prodi PPKn, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha
Camellia Prodi PPKn, FKIP Universitas Sriwijaya

Keywords:

Kesetaraan, Warga Negara, Perkawinan Nyentana, Gender

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan wanita Bali dalam perkawinan Hindu di Bali ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 dan perwujudan kesetaraan bagi warga negara Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan kajian tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan Hindu di Bali. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat patriarki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara umum kaum feminis dan masyarakat menerima adanya perkawinan nyentana dalam masyarakat patriarki; (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 menjadi pedoman dalam mewujudkan kesetaraan gender antara kedudukan perempuan dan laki-laki, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan perkawinan nyentana dimana hampir tidak ada perbedaan pembagian tugas dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam dikotomi publik. dan domestik; Penelitian ini diharapkan mampu menjadi kajian literatur dalam mewujudkan kesetaraan warga negara.

This research examines the position of Balinese women in Hindu marriages in Bali in terms of the Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 1984 and the embodiment of equality for Indonesian citizens. The purpose of this research is to conduct a study on the protection of women's rights in Hindu marriages in Bali. The reason for conducting this research is because of gender inequality between men and women in a patriarchal society. This study uses a qualitative approach and descriptive method. Data collection is done by interview, observation, and documentation study. The results of the research show that: (1) In general, feminists and society accept the existence of nyentana marriages in a patriarchal society; (2) Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 1984 serves as a guideline in realizing gender equality between the positions of women and men, this is evidenced by the implementation of nyentana marriages where there is almost no difference in the division of tasks and roles between men and women in the public dichotomy. and domestic. This research is expected to be able to become a literature review in realizing citizen equality.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Artadi, I Ketut. (2003). Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya. Denpasar: Pustaka Bali Post

Cogan,J.J. (1999). Developing the Civic Society: The Role of Civic Education.Bandung. CICED

Cogan,J.J. (1998). Citizenship for the 21 Century: An International Perspective on Education. London: Kogan Page Lemited

Darmana, K. (2008). Mejejahitan dan wanita bali bagaikan mata uang dari perspektif pendekatan etnosains. Jurnal Studi Jender Srikandi, 7 (1), hml. 1- 13.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1992). Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode metode baru. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dari judul Qualitative Data Analysis. Jakarta: Univesrsitas Indonesia Press.

Ningrat. (2010). Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Perkawinan Nyentana yang Sudah Mempunyai Anak Laki-Laki di Desa Pakraman Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan).Skripsi, FIS, Universitas Pendidikan Ganesha.

Pudja, Gde. (1977). Hukum Kewarisan Hindu yang Diresepir Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok. Jakarta: CV. Junasco

Pursika, I Nyoman dan Sukadi. (2008). Perempuan Berstatus Purusa (Analisis Proses, Peran, Status, Pewarisan, Konflik dan Pemecahannya dalam Keluarga Nyentana di Desa Gubug Kabupaten Tabanan dan Desa Keramas, Kabupaten Gianyar,Bali). Penelitian (tidak diterbitkan) Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Rusnaini. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan karakter dalam rangka menumbuhkan warga negara yang cerdas dan baik. Acta Civicus, 3 (2), hlm. 59-80.

Somantri, M.N. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Remaja Rosdakarya

Sujana,I.P.W.M, Landrawan, I.W, & Sari, N.M.W. (2022). The Position Of Women Sentana Peperasan (Appropriate Children) View From The Perspective Of Bali Traditional Health Law. Journal of Sustainable Development Science, 4(1), 24-28. https://doi.org/10.46650/jsds.4.1.1262.24-28.

Sukadi (2010). Rekonstruksi Pemikiran Belajar dan Pembelajaran PKn SD sebagai Yadnya dalam Rangka Perwujudan Dharma Agama Dharma Negara Berbasis Konstruktivisme. Laporan Penelitian Hibah Bersaing Tahap II. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.

Sukerti dan Ariani. (2014). Perkembangan kedudukan perempuan dalam hukum adat waris Bali (studi di kota Denpasar). Jurnal Magister Hukum Udayana, 6 (2), hlm. 243-258.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskiriminasi terhadap Wanita

Utari, N.K.S. (2006). Mengikis Ketidakadilan Gender Dalam Adat Bali. Temu Ilmiah II Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berspektif Gender Se Indonesia (APPHGI). Surabaya.

Wahab, A.A & Sapriya. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.

Wiasti, N.M. (2008). Gender dan kesetaraan dan keadilan gender: studi tentang pengetahuan dan sikap masyarakat bali. Jurnal Studi Jender Srikandi, 7 (1), hlm.1-12.

Winataputra, U.S. (2001). Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS). Disertasi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.